ALOKASI BIAYA OVERHEAD PABRIK
DENGAN PENDEKATAN ACTIVITY BASED COSTING
(Study Kasus)
Oleh : SIGIT PRIYANA
ABSTRACT
Intention of this reseach is to analysis factory overhead cost allocation with approach of Activity Based Costing system at business unit of steel tower PT. BTU. This research by conducting observation exhaustively to obyek research of company. Observation cover production process avtivity and to calculation of factory overhead cost allocation used by company.
Pursuant to analysis hence known the existence of distortion. This matter cause a product became or overcosted of undercosted. Product is overcosted impressing subsidize product which is undercosted so that happened crossed subsidy. Therefore manager suggested to conduct pricing or reprice return. Besides given the level of resources which consumed by activity in course of production manifestly, hence corrective stages steps can be done to be more improve, efficiency, effectiveness and productivity.

( Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis alokasi biaya overhead pabrik dengan pendekatan activity based costing pada unit usaha steel tower PT. BTU. Penelitian ini dengan melakukan observasi secara mendalam terhadap obyek penelitian perusahaan tersebut. Observasi meliputi aktivitas proses produksi dan terhadap perhitungan alokasi biaya overhead pabrik yang digunakan oleh perusahaan.

Berdasarkan analisis maka diketahui adanya distorsi, Hal ini menyebabkan suatu produk menjadi overcosted atau undercosted. Produk yang overcosted seolah-olah mensubsidi produk yang undercosted sehingga terjadi subsidi silang. Oleh karena itu manajer disarankan melakukan reprice atau penetapan harga kembali. Selain itu dengan mengetahui besarnya sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas dalam proses produksi secara nyata, maka langkah-langkah koreksi dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas.)

Keywords: Resources, Activity, Product and Reprice.

I. PENDAHULUAN
A. Perumusan Masalah
Sistem akuntansi biaya tradisional/konvensional sabagai sistem biaya yang lebih banyak digunakan oleh berbagai industri selama ini tidak mampu menyediakan informasi biaya ini secara akurat lagi. Sistem biaya konvensional ini menggunakan unit-volume related cost driver, seperti jam kerja langsung, jam mesin dan biaya material, sesuai dengan volume produksi. Salah satu cost driver tersebut dijadikan sebagai dasar tunggal dalam mengalokasikan biaya overhead pabrik ke setiap produk. Penggunaan dasar tunggal ini mengakibatkan terjadinya distorsi dalam perhitungan biaya produksi karena tidak semua sumber daya dalam proses produksi digunakan secara proposional.
Untuk memperbaiki kelemahan ini, sistem biaya memperkenalkan pendekatan lain dengan menggunakan activity cost driver, yang mefokuskan pada aktivitas proses produksi sebagai dasar dalam mengalokasikan biaya overhead, atau lebih dikenal dengan pendekatan Activity Based Costing System. Pendekatan sistem biaya ini dengan dasar pengalokasiannya yang banyak (multiple cost drivers) untuk mengalokasikan biaya overhead pabrik ke setiap produk, seperti jam kerja mesin, jumlah setup, jumlah maitenance yang dilakukan, dan sebagainya. Pendekatan ABC ini mengasumsikan bahwa yang yang mengkonsumsi sumber daya (resources) adalah aktivitas, dan bukan produk. Atas dasar inilah alokasi biaya overhead pabrik dilakukan, yaitu dengan menggunakan banyaknya aktivitas yang dikonsumsi oleh setiap produk.
Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:
1. Bagaimana hasil perhitungan biaya produksi dengan sistem konvensional yang dilakukan oleh perusahaan saat ini, serta komposisi biaya produksinya?
2. Bagaimana hasil perhitungan dengan penerapan Activity Based Costing System? Berapa besar sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh perusahaan, apabila dinyatakan dalam unit moneter?
3. Bagaimana hasil perbandingan sistim biaya konvensional dan ABC?
4. Bagaimana prioritas laba (Profit) dari sistim ABC?

B. Landasan Teori
1. Pengertian Activity Based Costing System
Sistem biaya konvensional, dengan alokasi berdasarkan volume produksi, sering menimbulkan distorsi dalam melaporkan biaya produksi untuk produk yang beragam. Baik bentuknya maupun ukurannya. Salah satu system biaya yang dikembangkan untuk memperbaiki distorsi biaya yang disebabkan karena penggunaan dasar alokasi yang tidak tepat adalah Activity Based Costing (ABC) System.
Robin Cooper (1991:365) menyatakan pendapatnya mengenai ABC sebagai berikut:
“Activity based costing system (ABCSs) focus on activities rather than products, which helps to prevent the distorted product costing than can arise from the use of traditional cost systems based on volume. Instead of the allocation bases now commonly used-direct labor, machine hour, and material cost- ABCs use secondary bases that trace inputs whose consumption varies directly with the numbers of items produced and also other bases that trace input whose consumption does not vary with quantity”.
Sistem ABC lebih menitik beratkan pada aktivitas dari pada produk, yang membantu menghindari distorsi yang muncul dari penggunaan system biaya tradisional yang berdasarkan volume. Sistem ini selain menggunakan dasar alokasi yang biasa digunakan, juga menggunakan dasar kedua untuk menulusuri input yang konsumsinya beragam sejalan dengan jumlah produksi dan juga menggunakan dasar lainnya untuk menulusuri input yang konsumsinya tidak beragam sejalan dengan kuantitasnya.

2. Struktur Activity Based Costing System
Struktur system ABC, yang dikemukakan oleh Robin Cooper (1991;272), Dimulai dengan mengasumsikan bahwa sumber daya pendukung dan tidak langsung memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu aktivitas, dan bukan mereka yang mendorong terjadinya biaya yang akan dialokasikan. Tahap pertama system ini adalah pendistribusian biaya dari sumber daya pendukung ke aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan sumber daya ini. Sistem ini mengasumsikan bahwa aktivitaslah yang menimbulkan biaya, misalnya biaya dalam melakukan perubahan mesin akan ditelusuri ke aktivitas perubahan specifikasi produk pada tahap pertama

Gambar 1.1. Prinsip Activity Based Costing

Sumber: O’Guin. Michael C. The Complete Guide to Activity Based Costing. New Jersey: Prentice Hall.Inc. 1991:31

Asumsi kedua dari system ABC ini adalah bahwa produk (dan pelanggan) menciptakan permintaan akan aktivitas. Oleh karena itu pada tahap kedua dari prosedur dua tahap proses ABC, biaya-biaya aktivitas akan didistribusikan ke produk berdasarkan konsumsi atau permintaan setiap produk setiap aktivitas, misalnya biaya dari aktivitas perubahan specifikasi produk akan dialokasikan ke setiap produk dengan pemicu atau tolok ukur (cost driver) tahap kedua, yaitu frekuensi perubahan mesin yang terjadi. Produk yang membutuhkan perubahan mesin yang lebih banyak akan menerima biaya perubahan mesin yang lebih besar daripada produk yang tidak membutuhkan perubahan mesin.
Dalam system ABC terdapat 4 aktivitas utama yang menjelaskan kebutuhan setiap produk akan sumber-sumber daya organisasi, yaitu:
1). Unit level activities
Aktivitas yang dilakukan secara langsung untuk memproduksi tiap jenis unit produk, secara manual (dengan tenaga kerja langsung), maupun otomatis (dengan mesin). Biaya ini dibebankan ke produk berdasarkan jumlah unit produk yang dihasilkan.
2). Batch related activities
Aktivitas yang berhubungan dengan jumlah batch produk yang dihasilkan. Besar kecilnya biaya pada tingkat kegiatan ini tetap bila dihubungkan dengan jumlah unit yang dihasilkan dalam tiap batch, tetapi bervariasi bila dihubungkan dengan jumlah batch yang diproduksi.
3). Product sustaining activities
Aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan kapasitas tiap jenis/lini produk agar tetap dapat diproduksi . Hal ini tidak dipengaruhi oleh produksi dan penjualan satu atau lebih unit.
4). Facility sustaining activities
Aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan kapasitas produksi yang dimiliki oleh perusahaan
Gambar 1.2. Struktur Activity Based Costing

Resource Resources
First
Stage

Activity Ce Avtivity Centers
Second
Stage

Sumber: O Guin, Micael C The Complete Guide to Activity Based Costing. New Jersey; Prentice Hall, Inc. 1991: 42.
Keempat kategori aktivitas ini akan sangat membantu dalam proses pelaksanaan system biaya activity-based costing. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan system ABC adalah:
1). Mengindentifikasi aktivitas yang dilaksanakan oleh industri.
2). Menentukan biaya untuk tiap aktivitas.
3). Menentukan cost drivers.
4). Mengklasifikasikan aktivitas dalam kategori unit, kelompok, pemeliharaan produk, dan pemeliharaan pabrik.
5)..Mengalokasikan biaya dari tiap aktivitas utama ke produk dengan menggunakan dasar alokasi (cost driver) yang merefleksikan perilaku yang mendasari permintaan produk akan aktivitas ini sehingga dapat dihitung total biaya produksinya.
C. Tujuan Dan Kegunaan
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hasil perhitungan biaya produksi dengan sistem konvensional, perhitungan dengan penerapan Activity Based Costing System, hasil perbandingan sistim biaya konvensional dan ABC, dan untuk mengetahui bagaimana prioritas laba (Profit) dari sistim ABC?
Sedangkan kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu akuntansi dan sebagai dasar penelitian di bidang akuntansi selanjutnya. Memperluas wawasan yang bisa dijadikan acuan untuk memperkaya pengalaman dan pengetahuan mengenai sistim biaya berbasis aktivitas.

III. METODOLOGI PENELITIAN
A. Desain Penelitian
Dalam penelitian ini desain yang dipergunakan adalah riset deskriptif sesuai dengan tujuan penelitian untuk menguraikan sifat-sifat dari suatu keadaan. Data yang diperlukan akan diperoleh berdasarkan atas perumusan masalah. Metode deskriptif kualitatif dipergunakan untuk pencarian fakta dengan interprestasi yang tepat dan tujuannya adalah untuk mencari gambaran yang sistimatis, fakta yang akurat. Desain penelitian pada dasarnya untuk menentukan metode apa saja yang akan dipergunakan dalam penelitian, antara lain metode pengumpulan data, metode analisis dan pengujian hipotesis (jika ada).
Penelitian ini dimulai dengan studi kepustakaan yang meliputi penelitian atas literature-literatur yang ada hubungannya dengan obyek penelitian dan dapat dijadikan landasan teori tulisan ini, yang berupa buku-buku teks (ilmiah), artikel-artikel jurnal dan data informasi lainnya.
Penelitian ini kemudian dilanjutkan dengan melakukan observasi secara mendalam terhadap obyek penelitian suatu perusahaan. Observasi meliputi evaluasi terhadap perhitungan alokasi biaya overhead pabrik yang sedang digunakan oleh perusahaan.

C. Populasi Dan Sample
Populasi sumber data yang dipergunakan dalam penelitian adalah laporan keuangan konsolidasi PT. B.T.U. serta aktivitas yang dijalankan dalam proses produksinya. Sedangkan sample yang digunakan adalah berdasarkan kesesuainya dengan tujuan penelitian, (non probability sampling dalam bentuk porposive atau judgment sample), yaitu laporan biaya produksi tahun 2005 dan kegiatan aktivitas produksi pada Unit Usaha Steel Tower PT. BTU

D. Variabel Penelitian
Dalam penelitian ini variabel yang akan diuraikan adalah; Biaya Overhead Pabrik . Metode Alokasi Biaya dan Tarif Biaya Overhead
1. Biaya Overhead Pabrik : Biaya ini merupakan biaya material tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan semua biaya produksi lainnya yang tidak dapat dibebankan secara langsung.
2. Metode Alokasi Biaya : Metode alokasi biaya (cost allocation) adalah cara pembebanan (assignment) atau pembebanan kembali (reassignment) suatu biaya atau kelompok biaya, terhadap satu atau lebih tujuan biaya (cost objectives).
3. Tarif Biaya Overhead : Adalah tarif prosentase biaya overhead yang dibebankan ke produk

E. Metode Analisis Data
Dalam menganalisis data penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif-kuantitatif, guna menjawab perumusan masalah. Untuk itu maka digunakan metode Activity Based Costing (ABC) System. Setelah dilakukan analisis (perbandingan metode tradisional dan ABC), maka akan terdapat temuan-temuan tentang masalah yang ditelti, yang kemudian akan diberikan jalan keluarnya (way-out) untuk dimasa yang akan datang.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian
1. Proses Produksi
Sebelum membahas mengenai proses produksinya, maka akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai produk yang dihasilkan oleh Unit Usaha Steel Tower PT.BTU adalah sebagai berikut:
1). Tower komunikasi telepon seluler, (TKTS)
2). Tower komunikasi penyiaran televisi (TKPT)
3). Tower listrik steel profile (High Voltage) (TLSPH).
4). Tower listrik steel pole (Medium Voltage) (TLSPM)

Pada dasarnya, proses pembuatan keempat jenis produk adalah sama. Perbedaannya terletak pada bentuk, kekuatan dan bahan yang digunakan, tingkat kesulitan pembuatan, dan fungsi tower tersebut. Sehingga harga perunit (tonase) setiap jenis berbeda-beda.
Bahan baku utama untuk tower adalah besi baja berbentuk profile dan plate, bahan ini masih harus diimpor dari luar negeri, karena buatan dalam negeri belum memenuhi persyaratan kualitas (specification) yang diperlukan. Adapun faktor yang dijadikan pedoman pembelian bahan baku adalah harga yang kompetitif serta kualitas bahan dan kedatangan barang yang tepat waktunya.
Proses produksi steel tower dimulai dari penanganan bahan, pengolahan bentuk, pelapisan dan proses yang terakhir adalah penanganan barang yang dijelaskan dalam table dibawah ini:

Tabel 1.1 . Penjelasan Aktivitas Proses Produksi Steel Tower
AKTIVITAS DESKRIPSI AKTIVITAS

1. Penanganan bahan Menerima, mengelompokan, menyimpan ,serta mendistribusikan bahan baku sesuai dengan jenisnya.
2. Pengolahan bentuk Melakukan kegiatan Cutting, Marking, Holling, Clipping, Bending dan Stamping
3. Pelapisan Melakukan pelapisan (Galvanizing) terhadap semua komponen yang telah dihasilkan.
4. Penanganan barang jadi Mengurus serta menangani setiap unit barang jadi yang telah dihasilkan oleh perusahaan, dan membuat packing

Sumber: Unit Usaha Steel Tower BTU
2. Data Biaya Produksi
PT. Bukaka Teknik Utama khususnya Unit Usaha Steel Tower mempunyai data biaya produksi sebagai berikut:
Tabel 1.2 Data Biaya Produksi Utama Unit Usaha Steel Toer PT. B T U Periode 2005 (Dalam rupiah)
KETERANGAN PRODUK
TKTS PRODUK
TKPT PRODUK
TLSPH PRODUK
TLSPM TOTAL
Produksi (Ton) 3.370,26 842,37 1.230,81 410,17 5853,61
Biaya bahan baku 10.592.780.630 3.530.926.878 5.306.302.940 1.496.649.552 20.926.660.000
Biaya Tenaga Kerja langsung 1.759.484.460
588.976.854
1.006.167.487
232.911.199 3.587.540.000
Sumber Unit Usaha Steel Tower PT. BTU Laporan Biaya Produksi 2005
Sedangkan data biaya overhead pabrik adalah sebagai berikut:
Tabel 1.3 Data Biaya Overhead pabrok Unit Usaha Steel PT B T U Periode 2005 (Dalam rupiah)
JENIS BIAYA OVERHEAD DALAM RUPIAH

MATERIAL TIDAK LANGSUNG
Consumable
Supplies
Tool
Zing Ingot dan Zat kimia lainnya

TENAGA KERJA TIDAK LANGSUNG
Gaji pokok
Lembur
Uang makan
Transport
Pengobatan
PPH Pasal 21
THR, Bonus dan Insentif
Astek

BIAYA UMUM
Seragam & Safety
Pelatihan
Konsumsi
Dinas Luar
A T K, Foto Copy Dan Cetakan
Pengiriman Dokumen
Komunikasi

PEMELIHARAAN
Bangunan dan Prasarana
Mesin dan Peralatan
Kendaraan
Instalasi
Inventaris Kantor
Asuransi

PENYUSUTAN
Bangunan dan Prasarana
Mesin dan Peralatan
Kendaraan
Instalasi
Inventaris Kantor

BIAYA LAINNYA
Listrik
Penerangan
Air Pam
Sub Kontraktor Penanganan Bahan
Sub Kont Penanganan Barang Jadi
Pengujian Produk
Riset dan Development

320.500.050,00
150.450.000,00
112.500.250,00
1.750.600.100,00

845.654.000,00
298.508.100,00
99.840.900,00
125.750.100,00
168.525.000,00
67.652.320,00
352.355.800,00
44.565.965,00

38.350.200,00
65.816.000,00
60.465.500,00
49.856.000,00
39.625.000,00
9.500.600,00
116.254.425,00

562.508.000,00
579.080.500,00
98.750.450,00
97.320.000,00
28.560.000,00
123.061.470,00

485.731.000,00
458.850.400,00
26.080.000,00
64.699.250,00
9.250.750,00

1.160.258.100,00
399.850.120,00
80.520.000,00
265.850.100,00
315.000.150,00
229.520.150,00
590.150.250,00

B. Sistim Biaya Konvensional
Unit Usaha Steel Tower PT. BTU. masih menerapakan sistem biaya konvensional/tradisional. Hal ini terlihat dari cara pembebanan biaya overhead pabrik yang masih menggunakan satu dasar alokasi yaitu jumlah unit yang diproduksi (Tonnase). Adapun hasil perhitungan biaya produksi per unitnya dengan sistim konvensional adalah sebagai berikut:
Tabel 1.4. Harga Pokok Produksi Per Ton Menurut Sistem Konvensional
Produk Biaya Bahan Baku Biaya Tenaga Kerja langsung Biaya Overhead Pabrik BIAYA PRODUKSI PER TON
TKTS 3.143.015,86 522.061,94 1.758.198,96 5.423.276,75
TTKPT 4.191.657,92 699.190,21 1.758.198,96 6.649.047,08
TLSPH 4.311.228,33 817.484,01 1.758.198,96 6.886.911,29
TLSPM 3.648.851,82 567.840,65 1.758.198,96 5.974.891,43
Sumber Unit Usaha Steel Tower PT. X. Laporan Produksi 2005
Komposisi biaya produksinya pada periode tahun 2005 adalah terdiri dari : Biaya bahan baku sebesar 60,12 %, biaya tenaga kerja langsung sebesar 10,31 %, dan biaya overhead pabrik sebesar 29,57 %. Penggunaan peralatan dan teknologi maju telah menyebabkan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan jauh lebih besar dari biaya tenaga kerja lanssung.

C. Sistim Biaya Berbasis Aktivitas
Activity Based Costing merupakan sistem biaya yang mampu mengevaluasi biaya produksi yang telah mengalami distorsi. Adapun hasil perhitungan harga pokok produksi perton menurut sistim ABC:
Tabel 1.5. Harga Pokok Produksi Perton Menurut Sistem ABC
Produk Biaya Bahan Baku Biaya Tenaga Kerja Langsung Biaya Overhead Pabrik Harga Pokok Produksi per Ton
TKTS 3.143.015,86 522.061,94 1.571.270,81 5.236.348,61
TKPT 4.191.657,92 699.190,21 1.689.552,47 6.580.400,59
TLSPH 4.311.228,33 817.484,00 2.037.592,60 7.166.304,93
TLSPM 3.648.851,82 567.840,65 2.596.733,49 6.813425,96

Dengan menggunakan sistim ABC, dapat diketahui pula besarnya sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam proses produksi. Adapun hasilnya dapat dilihat seperti dalam tabel dibawah ini:
Tabel 1.6. Konsumsi Sumber Daya Oleh Aktivitas
KELOMPOK BIAYA AKTIVITAS BIAYA (RP.)
I. Unit Level Activities Pengolahan bentuk
Pelapisan
Penanganan barang jadi
Inspeksi dan QC
2.400.164.546,99
2.728.315.383,26
579.778.016,98
442.968.005,92
6.151.225.953,15
II. Batch Level
Activities Penanganan bahan
Setup mesin 461.474.676,21
106.694.142,61
568.168.818,82
III. Product Level
Activities Pengembangan produk
Product Planning Control 690.472.416
120.659.669,25
810.984.748,63
IV. Facility Level
Activities Pemeliharaan 2.761.431.480,44

D. Perbandingan Sistim Konvensional dan A.B.C.
Berdasarkan perbandingan kedua metode tersebut maka akan diketahui adanya distorsi, seperti yang terlihat dalam table 4.6. Distorsi ini menyebabkan suatu produk menjadi overcosted atau undercosted. Produk yang overcosted seolah-olah mensubsidi produk yang undercosted sehingga terjadi subsidi silang. Dapat dikatakan bahwa biaya produksi TKTS mengalami distorsi sebesar 3,45 % dan biaya produksi TKPT sebesar 1,03 % overcosted. Sementara biaya produksi TLSPH mengalami distorsi sebesar 4,06 % dan biaya produksi TLSPM sebesar 14,03 % undercosted.

Tabel 1.7 Perbandingan Harga Pokok Produksi Perton

HARGA POKOK PRODUKSI PER TON PRODUK
TKTS PRODUK TKPT PRODUK
TLSPH PRODUK
TLSPM
Sistim Tradisional
Sistim ABC 5.423.276,75
5.236.348,61 6.649.047,08
6.580.400,59 6.886.911,29
7.166.304,93 5.974.891,43
6.813.425,96
Selisih 186.928,15 68.646,49 (279.393,64) (838.534,53)
Prosentase 3,45 % 1,03 % (4,06 %) (14,03 %)

E. Prioritas Laba Sistim A.B.C.
Dengan diketahui adanya distorsi, maka manajer dapat melakukan reprice atau penetapan harga kembali. Selain itu dengan mengetahui besarnya sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas secara nyata, langkah-langkah koreksi dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas, serta dapat dilakukan perbaikan yang terus menerus (continues imrovement). Hal ini langsung ataupun tidak langsung akan mempunyai pengaruh yang baik terhadap kemampuan mendapat laba perusahaan..

V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Unit Usaha Steel Tower PT. BTU. masih menerapakan sistem biaya konvensional/tradisional. Hal ini terlihat dari cara pembebanan biaya overhead pabrik yang masih menggunakan satu dasar alokasi yaitu jumlah unit yang diproduksi (Tonnase).
2. Dengan menggunakan sistim ABC, dapat diketahui pula besarnya sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam proses produksi
3. Berdasarkan perbandingan kedua metode tersebut maka diketahui adanya distorsi, Hal ini menyebabkan suatu produk menjadi overcosted atau undercosted. Produk yang overcosted seolah-olah mensubsidi produk yang undercosted sehingga terjadi subsidi silang.

B. Saran
1. Manajer perlu meninjau kembali penerapan sistem biaya konvensional/ tradisional yang selama ini digunakan, karena sistem ini telah menimbulkan distorsi pada perhitungan harga pokok produk
2. Manajer perlu untuk melakukan reprice atau penetapan harga kembali yaitu : menaikan harga untuk produk TLSPH sebesar Rp. 279.393,64 per ton dan produk TLSPM sebesar 838.534,53 per ton yang menyerap banyak sumber daya. Menurunkan harga untuk produk TKTS yang bervolume tinggi sebesar Rp. 186.928,14 perton dan produk TKPT sebesar Rp. 68.646,49 per ton. Kebijakan reprice ini akan membawa perusahaan kepada bauran produk yang baru, yang implikasinya adalah menurunkan jumlah permintaan terhadap sumber daya atau meningkatkan pendapatan dari konsumsi sumber daya yang sama
3. Manajer perlu untuk terus berupaya mengurangi jumlah sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas-aktivitas proses produksinya. Manajer dapat mengindentifikasikan dan menganalisis aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah (non value-added activities), sehingga pada akhirnya aktivitas-aktivitas yang tidak dapat memberikan nilai tambah tersebut dapat diminimalkan (Contoh aktivitas-aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah adalah: set-up mesin, inspekcsi., dan waktu menunggu antara satu proses ke proses berikutnya)
4. Manajer perlu untuk memotivasi para pegawai agar bekerja seefisien mungkin (mengkonsumsi tiap aktivitas seminimal mungkin). Dan untuk mencegah bahwa kecepatan bekerja ini akan mengurangi kwalitas produk yang dihasilkan, maka manajer dapat merancang system pemberian insentif berdasarkan kwalitas produk yang dihasilkan.
5. Pada akhirnya manajer disarankan untuk mengambil kebijakan dalam design produk yang akan dilakukan juga dengan suku cadang yang lebih sedikit, yang akhirnya akan membawa akibat terhadap perbaikan yang terus menerus (continues improvenent) dalam peningkatan mutu produk, mengurangi waktu set up, menata kembali letak pabrik, atau mengadopsi teknologi informasi yang pada akhirnya akan memudahkan pemrosesan produk dan pemenuhan pesanan pelanggan, dengan tepat biaya , tepat kualitas, dan tepat waktu.
DAFTAR PUSTAKA
Anthony, Robert N and Gorvindarajan, 1995, Management Control system (Eight Edition ) Richard D. Irwin Ing.

Brimson, James A, 1991, Activity Accounting: An Activity Based Costing Aproach. New York: John Willey and Sons, Inc.

Cashin, James A, Polimeni, Ralph S, 1991, Cost accounting. New York: Mc Graw-Hill, Inc.

Cokins, Gary, 1996, Activity Based Cost Management: Making it Work Chicago; Irwin Profesional Publishing.

Cokins, Gary Alan Straton, and Jack Hebing, 1993, An ABC Manager’s primer. New Jersey; Institute of Management Accounting.

Cooper, Robin, 1987, Do Your Company Need a New Cost System? Journal of Cost Management.

Cooper, Robin, 1988, The rise of Activity Based Costing Part Two When Do I Need an Activity Based Costing System? Journal of Cost Management.

Cooper, Robin, 1989, The rise of Activity Based Costing Part Three How Many Cost Driver Do You need, and How Do You Select Them? Journal Cost Management.

Cooper, Robin. Kaplan Robert S. Lawrence S. Maisel Morrissey Eileen and Ohem, Ronald M, 1992, From ABC to ABM Jouranal of Management Accounting, November.

Cooper, Robin and Kaplan.S, 1992, Activity Based System; Measuring the Cost of Resource Usage Accounting Horizons, September.

Cooper, Robin and Kaplan Robert S, 1991 The Design of Cost Management System. Text Cases and Reading. New Jersey: Pritice Hall.

Cooper, Robin; Kaplan, Robert S, 1991, Profit Priorities from Activity Based Costing Havard Business Review (HBR) ISSN 0017-8012 Vol: 69 Iss:3 Illus:Charts, May/June.

Garrison, Ray H. Eric W Noreen, 2000, Management Accounting. 9 th ed Mc Graw Hill Companie Inc.

George H. Bodnar and William.S. Hoopwood, 2001, Accounting Information System eight edition Prentice-Hall

Hammer, Lawrence H, William K. Carter, Milton F. Usry, 1994, Cost Accounting, Ohio South Western Publishing, Co.

Harahap, Sofyan Syafri, 2001, Sistim Pengawasan Manajemen cet 1 Pustaka Quantum, Jakarta.

Hicks, Philip E, Industrial Engineering and Management, 1994, New York; Mc Graw Hill.

Jeff Thomson, Terrence and Sharman, Paul, 1994, Activity Based Management AT &T Journal of Management Accounting, April.

Horngern, Charles T. George Foster, and Srikant Datar, 1997, Cost Accounting A Management Emphasis. New York; Prentice Hall, Int.

Kaplan, Robert S and Atkinson, Anthony. A, 1991, Adavanced Management Accounting (Third Edition) Prentice Hall International Inc.

King, Alfred, 1994, The Current Status of Activity Based Costing : An Interview With Robin cooper and Robert S. Kaplan Journal of Management Accounting, September.

Mulyadi Universitas Gadjah Mada Activity Based Management

Norkiewicz, Angela, 1994, Nine Steps To Implementing ABC Journal of Management Accounting, April.

O’Guin, Michael C, 1991, The Coplete Guide to activity Based Costing. New jersey: Prentice Hall. Inc.

Usry, Milton F, Lawrence H. Hammer, and Adolph Matz, 1991, Cost Accounting: Planning and control. Cincinnati: South-Western Publishing, Co.

Suratman, Adji, 1999, Akuntansi Manajemen : Menciptakan SDM Yang Berkualitas Cet 1 Jakarta PT. Sumisa.

Supriyono, R.A, 1990, Akuntansi Biaya : Pengumpulan Biaya dan Penentuan Harga Pokok. Yogyakarta: BPFE.

Supranto, J, 1997 Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan Untuk Menaikan Pangsa Pasar cetakan pertama. PT. Rineka Cipta Jakarta

Wijaya Tunggal, Amin, 1992, Activity Based Costing Suatu Pengantar. Jakarta
: PT. Rineka Cipta.

PERANAN KOMITE AUDIT DALAM IKUT MEWUJUDKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
Oleh: SIGIT PRIYANA
DOSEN PADA FAKULTAS EKONOMI UNVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I.
ABSTRACT

The Audit Committee, as one of the most important committees which assists the Board of Commissioners in performing its oversight function, constitutes one of main pillars in the implementation of Good Corporate Governance principles.
To be able to function effectively, strong support from other Good Corporate Governance pillars, particularly the Board of Directors and Board of Commissioners is essential. Without the support of these two pillars, the Audit Committee will not be able to function optimally.
The effectiveness of an Audit Committee is also determined by the competence of members. The must be professional with longstanding experience, be qualified in business activities and be capable of thinking strategically.

Keywords: Duties, Responsibilities and Authorities

A. PENDAHULUAN

Krisis ekonomi di Indonesia yang dipicu oleh krisis nilai tukar rupiah mempengaruhi banyak perusahaan besar. Dampak krisis yang berat menimbulkan kesadaran bagi pentingnya pengelolaan perusahaan secara baik. Pengalaman yang mahal ini dapat mendorong timbunya usaha untuk menerapkan good corporate governance dalam pengelolaan perusahaan bisnis.
Isu mengenai corporate governance timbul karena perkembangan bentuk perseroan terutama karena perseroan tersebut go publik, sehingga pemilik perusahaan pada umumnya tidak lagi menjadi pengelola atau manajemen perusahaan. Dalam keadaan seperti ini timbul permasalahn keagenan
Teori Agency ini banyak digunakan untuk menganalisa hubungan antara dua pihak : “Principal (majikan) dan Agent (agen)”. Dalam konteks ini maka system pengawasan juga bisa dikaji melalui hubungan antara si Pengawas dan pihak yang diawasi. Pihak yang mengawasi bisa manajemen, komisaris, atasan, atau mereka yang memiliki kekuasaan dan mendelegasikan kepada bawahannya.
Dalam hubungan ini biasanya pihak yang memberi wewenang (principal) tidak sepenuhnya meyakini(memberikan trust) kepada pihak yang diberi wewenang (agent) oleh karena itu ada Agency Cost. Ada biaya yang harus dikeluarkan untuk melihat tindak tanduk dari si agent sesuai dengan keinginan “principal”. Semakin tinggi “trust” kepada “agent” tentu semakin simple dan semakin rendah biaya pengawasan.
Hubungan Principal Agent ini dapat digunakan untuk mengkaji dan mendesain Sistem Pengawasan . Ketat atau longgarnya sistem pengawasan sangat tergantung pada tingkat keyakinan si Principal kepada siagent. Kalau si agent ini dipercaya maka biasanya system pengawasan pun relatif lebih longgar. Demikian sebaliknya, jika Principal kurang percaya kepada si agent, maka system pengawasan lebih ketat sehingga agency cost lebih tinggi.
Corporate governance dapat diartikan sebagai mekanisme pengelolaan perusahaan untuk memastikan bahwa tindakan manajemen akan selalu diarahkan pada peningkatan nilai perusahaan. Secara umum, prinsip-prinsip good corporate governance adalah:
a. Fairness. Yaitu prinsip yang mengharuskan perlakuan yang sama antara pemegang saham mayoritas dan minoritas.
b. Responsibility. Yaitu prinsip yang mengatur tanggung jawab manajemen yang terdiri dari dewan direksi dan dewan komisaris.
c. Accountability. Yaitu prinsip yang mengatur perbaikan system pengendalian dengan memfungsikan unit-unit pengawasan seperti Satuan Pengawas Internal (SPI), komisaris, dan komite-komite pendukung komisaris, seperti misalnya Komite Audit.
d. Tranparency. Yaitu prinsip yang mengatur peningkatan keterbukaan informasi keuangan dan kinerja. Laporan tahunan selaian mengungkapkan informasi keuangan, juga mengungkapkan informasi diskusi dan analisa manajemen.
Untuk dapat mewujudkan penerapan good corporate governance secara optimal, diperlukan beberapa perangkat funsi atau kelembagaan yang dapat mendukung. Perangkat dan funsi/ kelembagaan tersebut antara lain adalah Komite Audit, Komisaris Independent, dan Corporate Secretary. Dalam tulisan ini, pembahasan lebih lanjut mengenai perangkat pendukung tersebut akan ditekankan pada hal-hal yang berkaitan dengan peranan Komite Audit.

B. KOMITE AUDIT

Dengan memperhatikan pembentukan serta tugas dan fungsinya, maka Komite Audit dapat didefinisikan sebagai komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris Perusahaan untuk membantu Dewan Komisaris Perusahaan melakukan pemeriksaan atau penelitian yang diangap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan pengelolan perusahaan serta melaksnakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan melalui pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen dan auditor independent. Sejalan dengan pengertian Komite Audit sebagaimana tersebut diatas, pembentukan Komite Audit pada dasarnya dimaksugkan untuk membantu fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan kepada direksi. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No 1 tahun 1995 tentang perseroan Terbatas yang mengatur bahwa komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi. Dengan memperhatikan pentingnya keberadaan Komite Audit, adalah suatu perkembangan yang menggembirakan apabila semakin banyak pihak menyadari kebutuhan atas fungsi tersebut. Oleh karena itu banyak lembaga yang sudah mengatur secara detail tentang keberadaan Komite Audit termasuk tugas dan fungsinya. Dalam uraian berikut ini disampaikan beberapa ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang Komite Audit yang dikeluarkan oleh lembaga yang menaruh harapan atas fungsi komite audit, yaitu seperti Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance.

Charter (Piagam) Komite Audit
Piagam Komite Audit merupakan dokumen tertulis yang dapat digunakan sebagai term of reference. Piagam ini menunjukkan tujuan dan tanggungjawab Komite yang meliputi:
• Tujuan atau misi
• Organisasi: jumlah anggota, kualifikasi anggota, masa jabatan, frekuensi dan waktu pertemuan.
• Tugas dan tanggungjawab
Piagam audit perlu direview secara periodic, biasanya minimum setahun sekali agar dapat disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Dengan demikian, diharapkan piagam ini dapat selalu menjadi term of reference mengenai Komite Audit.

Keanggotaan Komite Audit.
Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam Nomor: SE-03/PM/2000 diatur mengenai keanggotaan Komite Audit sebagai berikut:
• Anggota Komite Audit diangkat dan diberentikan oleh dewan komisaris. Masa tugasnya tidak dapat melebihi masa tugas komisaris.
• Komite Audit minimum beranggotakan tiga orang, termasuk minimum satu komisaris independen yang bertindak sebagai ketua Komite Audit.
• Anggota Komite Audit harus independen, yaitu tidak mempunyai hubungan usaha maupun hubungan afiliasi dengan perusahaan, Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham Utama.
• Anggota Komite Audit harus memiliki intergritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memedai dalam bidang tugasnya, serta mampu berkomunikasi dengan baik, menurut Bapepam, salah seorang anggota harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan.
• Anggota Komite Audit harus memiliki komitmen yang tinggi yang ditunjukan dengan menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas. Di Amerika Serikat bursa sahamnya (NYSE, NASDAQ), dan ASE) juga mengharuskan anggota komite audit financially literature, Artinya memiliki pengetahuan yang cukup dibidang keuangan.
• Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya tiga bulan sekali dengan ketentuan kuorum yang diatur dalam charternya. Berbagai rapat Komite Audit yang dapat dilakukan meliputi rapat internal Komite Audit, rapat dengan internal auditor dan external auditor, dan rapat dengan dewan komisaris maupun dengan dewan direksi. Agar agenda rapat dapat berjalan lancar efisien, bahan rapat seharusnya sudah disampaikan kepada peserta sebelumnya.

C. PERANAN KOMITE AUDIT

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa peran pengawasan sekaligus akuntabilitas dewan komisaris perusahaan khususnya di Indonesia pada umumnya masih kurang memadai. Keanggotaan dewan komisaris yang selama ini dipilih lebih berdasarkan kedudukan dan keakraban menyebabkan mekanisme check and balance terhadap direksi tidak dapat berjalan sebagai mana mestinya. Hal ini mengakibatkan banyak direksi perusahaan menjalankan kegiatan operasional usahanya secara ekspansif tanpa mempertimbangkan resiko yang mungkin timbul dan mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas. Fungsi audit internal dan auditor eksternal belum berjalan optimal mengingat secara structural, auditor tersebut berada dalam posisi yang sulit untuk bersikap independen dan objektif. Padahal independensi merupakan suatu sikap mental yang harusnya ada dalam setiap auditor.
Pada masa sebelum krisis, banyak perusahaan memperoleh pembiayaan asing yang murah dalam jangka pendek tanpa melakukan lindung nilai. Perolehan pembiayaan asing dalam jangka pendek tersebut dibarengi dengan mismatch dalam penggunaannya. Perusahaan juga banyak melakukan transaksi pihak hubungan istemewa tanpa pengungkapan yang memadai. Kemudian perusahaan juga ditengarai kerap melakukan rekayasa pendapatan (managed earning) dengan cara mendistorsi kegiatan operasional perusahaan yang sebenarnya guna memenuhi target proyeksi perusahaan. Beberapa contoh pengelolaan perusahaan tersebut sekaligus mengungkapkan adanya indikasi penyimpangan akuntansi atau lazim dikenal dengan accounting irregularities. Untuk itu, sudah saatnya akuntabilitas dewan komisaris perlu ditingkatkan dengan memebentuk Komite Audit.
Komite audit menurut Pedoman Good Corporate Governance antara lain bertugas untuk:
a. Mendorong terbentuknya struktur pengawasan internal yang memadai;
b. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan;
c. Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan external audit, ketepatan biaya external audit serta kemandirian dan obyektivitas external auditor;
d. Mempersiapkan surat (yang ditandatangani oleh ketua Komite Audit) yang menguraikan tugas dan tanggung jawab Komite Audit selama tahun buku yang sedang diperiksa oleh external auditor, surat tersebut harus disertakan dalam laporan tahunan yang disampingkan kepada pemegang saham.

Pengawasan Internal
Struktur pengawasan internal merupakan suatu rangka kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen untuk memberikan jaminan memadai bahwa tujuan finansial dan nonfinancial organisasi itu tercapai. Struktur pengawasan internal yang memadai menyediakan :
• Informasi yang dapat dipercaya
• Kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, hukum dan peraturan
• Pengamanan asset
• Pemanfaatkan sumberdaya secara ekonomis dan efisien
• Pencapaian tujuan yang ditetapkan.
Tanggung jawab Komite Audit adalah memastikan bahwa pengawasan internal dalam perusahaan itu berjalan dengan baik. Tanggungjawab ini dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan laporan maupun diskusi dengan manajemen, internal auditors, dan external auditors. Keterlibatan aktif Komite Audit dalam mengevaluasi pelaksanaan saran perbaikan pengawasan internal oleh manajemen akan dapat mendorong timbulnya lingkungan pengawasan yang baik.

Pelaporan Keuangan
Tugas Komite Audit dibidang pelaporan keuangan meliputi laporan interm dan laporan tahunan. Laporan keuangan interm, tiga bulanan, atau enam bulanan yang diaudit ataupun tidak, perlu direview sebelum dipublikasikan. Komite Audit melakukan berbagai hal untuk memastikan bahwa tidak ada informasi yang menyesatkan yang akan dipublikasikan. Kegiatan yang dilakukan meliputi:
• Review terhadap pengawasan yang ada untuk memastikan informasi dapat dipercaya
• Berkomunikasi dengan manajemen, internal dan external auditor mengenai berbagai hal termasuk kejadian yang tidak biasa, perubahan-perubahan taksiran dan pelaporan.
• Meneliti selisih anggaran yang material untuk memastikan kelayakan informasi.
• Mempelajari standar akuntansi atau peraturan baru yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan.
• Mereiew management letter dan laporan internal audit untuk memastikan bila ada masalah yang belum diselesaikan.
• Mreview kelengkapan laporan tahunan, terutama untuk mencegah kurangnya pengungkapan wajib.
• Mereview hasil audit external auditors.

External Auditors
Dalam hubungannya dengan external auditor, tugas utama Komite Audit adalah memilih akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perusahaan. Hasil pemilihan ini akan diusulkan ke Dewan Komisaris untuk mendapatkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam memilih akuntan publik. Komite Audit (dapat dibantu oleh SPI atau karyawan perusahaan mengambil langkah-langkah:
• Pengumuman terbuka
• Evaluasi pendekatan dan lingkup audit yang diusulkan dalam surat penawaran
• Menentukan independent akuntan publik
• Memilih akuntan publik yang memenuhi yang telah ditentukan, termasuk biaya audit.
Pada saat audit dilakukan oleh ekternal. Komite audit mengadakan pertemuan terjadwal atau tidak terjadwal dengan external auditor untuk memastikan pendekatan yang digunakan kemudian mendiskusikan temuan-temuan, dan menilai independensi external auditor.

Surat Komite Audit Dalam Laporan Keuangan.
Komite Audit membuat surat yang ditandatangani oleh ketua Komite audit dan disertakan dalam laporan tahunan yang disampaikan kepada pemegang saham. Surat itu berisi tugas dan tanggung jawab Komite Audit tentang kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan remunerasi direksi dan komisaris, Surat itu juga memuat pendapat Komite Audit tentang hasil diskusinya dengan manajemen dan external auditor mengenai kelayakan standar akuntansi, kebijakan manajemen, dan kelayakan laporan tahunan. Dalam suratnya, Komite Audit juga menyatakan pelanggaran-pelanggaran (kalau ada) yang dilakukan oleh manajemen terhadap pengawasan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komunikasi Dengan Manajemen, Internal Auditor, dan External Auditor
Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabanya harus selalu berinteraksi dengan manajemen untuk memperoleh pemahaman yang cukup tentang berbagai masalah yang dihadapi oleh perusahaan meliputi resiko bisnis, regulasi, perpajakan. Kebijakan investasi, kebijakan pendanaan, kebijakan operasi, serta operasi anak perusahaan. Komunikasi seperti ini diharapkan akan memperbaiki berbagai keputusan manajemen.
Interaksi dengan internal auditor meliputi berbagai hal termasuk internal audit charter, mereview rencana kerja dan anggaran internal auditor, meriew hasil audit, dan meminta melaksanakan audit tertentu, dan meminta pelaksanaan review quality assurance secara periodic. Kegiatan ini dilakukan untuk menjamin bahwa fungsi internal auditor dapat berjalan dengan baik sehingga berguna bagi mendukung tugas Komite Audit.
Komite audit bertanggung jawab untuk mendorong timbulnya suasana yang kondusif bagi komunikasi dengan external auditor. Dalam kaitan ini, Komite Audit harus memperoleh keyakinan bahwa external auditor dapat memelihara independensinya. Selama masa audit, Komite Audit melakukan evaluasi terhadap perencanaan audit yang dibuat oleh external auditor, mendiskusikan keadaan khusus yang ditemukan selama pekerjaan lapangan, dan pada saat penyusunanan laporan audit untuk mendiskusikan masalah pendapat akuntan, perbedaan dengan manajemen dan pemecahannya, perubahan standar akuntansi, taksiran, perubahan penilaian risiko, dan juga kemungkinan adanya tuntutan hukum.

Pelatihan Dan Kinerja Komite Audit
Komite Audit perlu memelihara kualitas yang tinggi melalui orientasi bagi anggota baru dan pelatihan periodic bagi anggota lama. Orientasi bagi anggota baru dilakukan untuk memberikan pengetahuan yang menyeluruh tentang sistem pelaporan keuangan dan lingkungan pengawasan internal. Bidang berikut ini perlu diberikan dalam masa orientasi kepada anggota baru (Apostolou dan Jefford, 1990,31)
• Ketentuan yang mengatur pelaporan
• Kebijakan akuntansi penting
• Contingencies dan tuntutan hukum
• Kepatuahan terhadap code of conduct organisasi
• Latar belakang dan kualifikasi manajemen puncak
• Trend laba setiap kelompok produk
• Perubahan kebijakan atau operasi yang ada atau yang direncanakan
• Bidang-bidang yang memiliki audit yang tinggi
• Kelemahan dalam struktur pengawasan internal.
Pelatihan bagi anggota lama Komite Audit dilakukan agar pengetahuan mereka selalu up ta date sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Berbagai bidang pelatihan adalah:
• Prosedur-prosedur operasional, termasuk risiko bisnis
• Perkembangan akuntansi dan auditing
• Teknologi Informasi
• Perkembangan bisnis, industri dan regulasi.
Dengan pelatihan dibidang diatas dan bidang lain yang dianggap penting, diharapkan Komite Audit mempunyai pengetahuan yang cukup yang berguna dalam interaksi dengan manajemen dan auditor.
Kinerja setiap anggota Komite dan keseluruhan Komite Audit perlu dievaluasi secara periodic untuk meentukan langkah-langkah perbaikan yang perlu. Kinerja individual diukur dari beberapa hal termasuk kemampuan memahami pengetahuan yang perlu, pemahaman dan tanggung jawab pelaksanaan tugasnya dan kesediaan menyisihkan waktu dan menghadiri pertemuan. Kinerja Komite Audit secara keseluruhan dinilai oleh Dewan Komisaris, meliputi pencapaian tujuan kegiatan yang direncanakan dan juga biaya pelaksanaan kegiatan.

D. PENUTUP

Pengelolaan usaha yang baik dapat meningkatkan apresiasi pemegang saham maupun stakeholder laiinnya terhadap kinerja perusahaan. Peningkatan apresiasi ini pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Sehingga , dengan pengelolaan usaha yang baik, diharapkan dapat menghindari perusahaan dari kesulitan-kesulitan yang utamanya karena kesalahan kelola yang dapat berakibat pada kebangkrutan usaha perusahaan seperti yang dialami di Indonesia. Pengelolaan usaha yang baik dicerminkan pada adanya prinsip-prinsip transparansi. Keadilam akuntabilitas, dan pertanggungjawaban yang tentunya tentunya harus didasari pula dengan adanya landasan moral yang baik yang berfungsi sebagai spirit dalam pelaksanaan pengelolaan usaha yang baik (good Corporate Governance).
Dalam menunjang pelaksanaan pengelolaan usaha yang baik tersebut diperlukan berbagai perangkat pendukung, yang salah satunya adalah Komite Audit. Dalam fungsi pokoknya Komite audit sebagai organ yang dibentuk dengan tujuan utama membantu dewan komisaris untuk menjalankan fungsinya agar dapat berperan secara optimal, maka anggota Komite Audit harus memiliki keahlian/kecakapan yang memadai dan kepada Komite Audit ini perlu diberikan fasilitas dan kewenangan yang cukup atas data perusahaan. Selaian perlu keahlian/kemahiran dan diberikan fasilitas dan kewenangan atas data, Komite Audit dituntut juga untuk bertindak secara independent. Tuntutan kebutuhan independen Komite Audit tidak dapat dipisahkan dari perlunya persyaratan moralitas yang melandasi integritasnya. Hal ini perlu disadari karena Komite Audit merupakan pihak yang memjembatani antara eksternal auditor dan Perusahaan yang juga sekaligus menjebatani antara fungsi pengawasan Dewan Komisaris dengan internal auditor.

Daftar Pustaka

1. Apostolous, Barbara and Raymond Jeffords. Working with the Audit Committee. The Institute of Internal auditor Florida, 1990.
2. Badan Pengawas Pasar Modal. Surat Edaran. Nomor SE-03/PM/2000.
3. Bebchuk, L.A, dan Roe, M.J., A Theory of Path Dependence in Corporate Ownershipand Governance , standford Law Review, Vol 52, no.127,1999
4. Bill, Arthur H. Audit committee Guide. A Source of Information for Audit Committees of public Company Boards of Directors Bowne, 2002.
5. Gugus Kerja Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, Pedoman Komisaris Independence dan Pedoman Pembentukan Komite Audit Yang efektif, 2004
6. Harahap, Sofyan syafri Sistem pengawasan manajemen Cet 1 Jakarta: Pustaka Quantum, 2001
7. Jafar Basri, Implementasi Good Corporate governance pada Perguruan Tinggi, makalah UPN Jakarta 21 April 2004
8. Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance. Pedoman Good Corporate governance. KNKCG,2001.
9. PT. Bursa Efek Jakarta. Keputusan Direksi Nomor Kep-339/BEJ/07-2001.
10. Turnbull, S., Corporate Governance Concept: Its Scope, Concerns and Theories, Corporate Governance : an International Review, vol.5 no 4,1997
11. Tim Corporate Governance , BPKP, Implementasi Good Corparate Governance dalam manajemen Korporasi,2003
12. YPPMI Institute dan FCGI The Essence of Good Corporate Governance. 2002

MATA KULIAH AUDIT MANAJEMEN / PEMERIKSAAN INTERN

DAFTAR BUKU BACAAN :

1.PEMERIKSAAN INTERN disadur dari THE PRACTICE OF MODERN INTERNAL AUDITING Appraising Operations For Management By Lawrence B, Sawyer Oleh PPA-STAN
2.AUDIT MANAJEMEN: Prosedur dan Implementasi Oleh IBK. Bayangkara Penerbit Salemba Empat.
3.PEMERIKSAAN PENGELOLAAN oleh Pusat Pengembangan Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.