PERANAN KOMITE AUDIT DALAM IKUT MEWUJUDKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Posted: Oktober 11, 2011 in JOURNAL

PERANAN KOMITE AUDIT DALAM IKUT MEWUJUDKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
Oleh: SIGIT PRIYANA
DOSEN PADA FAKULTAS EKONOMI UNVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I.
ABSTRACT

The Audit Committee, as one of the most important committees which assists the Board of Commissioners in performing its oversight function, constitutes one of main pillars in the implementation of Good Corporate Governance principles.
To be able to function effectively, strong support from other Good Corporate Governance pillars, particularly the Board of Directors and Board of Commissioners is essential. Without the support of these two pillars, the Audit Committee will not be able to function optimally.
The effectiveness of an Audit Committee is also determined by the competence of members. The must be professional with longstanding experience, be qualified in business activities and be capable of thinking strategically.

Keywords: Duties, Responsibilities and Authorities

A. PENDAHULUAN

Krisis ekonomi di Indonesia yang dipicu oleh krisis nilai tukar rupiah mempengaruhi banyak perusahaan besar. Dampak krisis yang berat menimbulkan kesadaran bagi pentingnya pengelolaan perusahaan secara baik. Pengalaman yang mahal ini dapat mendorong timbunya usaha untuk menerapkan good corporate governance dalam pengelolaan perusahaan bisnis.
Isu mengenai corporate governance timbul karena perkembangan bentuk perseroan terutama karena perseroan tersebut go publik, sehingga pemilik perusahaan pada umumnya tidak lagi menjadi pengelola atau manajemen perusahaan. Dalam keadaan seperti ini timbul permasalahn keagenan
Teori Agency ini banyak digunakan untuk menganalisa hubungan antara dua pihak : “Principal (majikan) dan Agent (agen)”. Dalam konteks ini maka system pengawasan juga bisa dikaji melalui hubungan antara si Pengawas dan pihak yang diawasi. Pihak yang mengawasi bisa manajemen, komisaris, atasan, atau mereka yang memiliki kekuasaan dan mendelegasikan kepada bawahannya.
Dalam hubungan ini biasanya pihak yang memberi wewenang (principal) tidak sepenuhnya meyakini(memberikan trust) kepada pihak yang diberi wewenang (agent) oleh karena itu ada Agency Cost. Ada biaya yang harus dikeluarkan untuk melihat tindak tanduk dari si agent sesuai dengan keinginan “principal”. Semakin tinggi “trust” kepada “agent” tentu semakin simple dan semakin rendah biaya pengawasan.
Hubungan Principal Agent ini dapat digunakan untuk mengkaji dan mendesain Sistem Pengawasan . Ketat atau longgarnya sistem pengawasan sangat tergantung pada tingkat keyakinan si Principal kepada siagent. Kalau si agent ini dipercaya maka biasanya system pengawasan pun relatif lebih longgar. Demikian sebaliknya, jika Principal kurang percaya kepada si agent, maka system pengawasan lebih ketat sehingga agency cost lebih tinggi.
Corporate governance dapat diartikan sebagai mekanisme pengelolaan perusahaan untuk memastikan bahwa tindakan manajemen akan selalu diarahkan pada peningkatan nilai perusahaan. Secara umum, prinsip-prinsip good corporate governance adalah:
a. Fairness. Yaitu prinsip yang mengharuskan perlakuan yang sama antara pemegang saham mayoritas dan minoritas.
b. Responsibility. Yaitu prinsip yang mengatur tanggung jawab manajemen yang terdiri dari dewan direksi dan dewan komisaris.
c. Accountability. Yaitu prinsip yang mengatur perbaikan system pengendalian dengan memfungsikan unit-unit pengawasan seperti Satuan Pengawas Internal (SPI), komisaris, dan komite-komite pendukung komisaris, seperti misalnya Komite Audit.
d. Tranparency. Yaitu prinsip yang mengatur peningkatan keterbukaan informasi keuangan dan kinerja. Laporan tahunan selaian mengungkapkan informasi keuangan, juga mengungkapkan informasi diskusi dan analisa manajemen.
Untuk dapat mewujudkan penerapan good corporate governance secara optimal, diperlukan beberapa perangkat funsi atau kelembagaan yang dapat mendukung. Perangkat dan funsi/ kelembagaan tersebut antara lain adalah Komite Audit, Komisaris Independent, dan Corporate Secretary. Dalam tulisan ini, pembahasan lebih lanjut mengenai perangkat pendukung tersebut akan ditekankan pada hal-hal yang berkaitan dengan peranan Komite Audit.

B. KOMITE AUDIT

Dengan memperhatikan pembentukan serta tugas dan fungsinya, maka Komite Audit dapat didefinisikan sebagai komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris Perusahaan untuk membantu Dewan Komisaris Perusahaan melakukan pemeriksaan atau penelitian yang diangap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan pengelolan perusahaan serta melaksnakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan melalui pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen dan auditor independent. Sejalan dengan pengertian Komite Audit sebagaimana tersebut diatas, pembentukan Komite Audit pada dasarnya dimaksugkan untuk membantu fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan kepada direksi. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No 1 tahun 1995 tentang perseroan Terbatas yang mengatur bahwa komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi. Dengan memperhatikan pentingnya keberadaan Komite Audit, adalah suatu perkembangan yang menggembirakan apabila semakin banyak pihak menyadari kebutuhan atas fungsi tersebut. Oleh karena itu banyak lembaga yang sudah mengatur secara detail tentang keberadaan Komite Audit termasuk tugas dan fungsinya. Dalam uraian berikut ini disampaikan beberapa ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang Komite Audit yang dikeluarkan oleh lembaga yang menaruh harapan atas fungsi komite audit, yaitu seperti Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance.

Charter (Piagam) Komite Audit
Piagam Komite Audit merupakan dokumen tertulis yang dapat digunakan sebagai term of reference. Piagam ini menunjukkan tujuan dan tanggungjawab Komite yang meliputi:
• Tujuan atau misi
• Organisasi: jumlah anggota, kualifikasi anggota, masa jabatan, frekuensi dan waktu pertemuan.
• Tugas dan tanggungjawab
Piagam audit perlu direview secara periodic, biasanya minimum setahun sekali agar dapat disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Dengan demikian, diharapkan piagam ini dapat selalu menjadi term of reference mengenai Komite Audit.

Keanggotaan Komite Audit.
Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam Nomor: SE-03/PM/2000 diatur mengenai keanggotaan Komite Audit sebagai berikut:
• Anggota Komite Audit diangkat dan diberentikan oleh dewan komisaris. Masa tugasnya tidak dapat melebihi masa tugas komisaris.
• Komite Audit minimum beranggotakan tiga orang, termasuk minimum satu komisaris independen yang bertindak sebagai ketua Komite Audit.
• Anggota Komite Audit harus independen, yaitu tidak mempunyai hubungan usaha maupun hubungan afiliasi dengan perusahaan, Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham Utama.
• Anggota Komite Audit harus memiliki intergritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memedai dalam bidang tugasnya, serta mampu berkomunikasi dengan baik, menurut Bapepam, salah seorang anggota harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan.
• Anggota Komite Audit harus memiliki komitmen yang tinggi yang ditunjukan dengan menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas. Di Amerika Serikat bursa sahamnya (NYSE, NASDAQ), dan ASE) juga mengharuskan anggota komite audit financially literature, Artinya memiliki pengetahuan yang cukup dibidang keuangan.
• Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya tiga bulan sekali dengan ketentuan kuorum yang diatur dalam charternya. Berbagai rapat Komite Audit yang dapat dilakukan meliputi rapat internal Komite Audit, rapat dengan internal auditor dan external auditor, dan rapat dengan dewan komisaris maupun dengan dewan direksi. Agar agenda rapat dapat berjalan lancar efisien, bahan rapat seharusnya sudah disampaikan kepada peserta sebelumnya.

C. PERANAN KOMITE AUDIT

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa peran pengawasan sekaligus akuntabilitas dewan komisaris perusahaan khususnya di Indonesia pada umumnya masih kurang memadai. Keanggotaan dewan komisaris yang selama ini dipilih lebih berdasarkan kedudukan dan keakraban menyebabkan mekanisme check and balance terhadap direksi tidak dapat berjalan sebagai mana mestinya. Hal ini mengakibatkan banyak direksi perusahaan menjalankan kegiatan operasional usahanya secara ekspansif tanpa mempertimbangkan resiko yang mungkin timbul dan mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas. Fungsi audit internal dan auditor eksternal belum berjalan optimal mengingat secara structural, auditor tersebut berada dalam posisi yang sulit untuk bersikap independen dan objektif. Padahal independensi merupakan suatu sikap mental yang harusnya ada dalam setiap auditor.
Pada masa sebelum krisis, banyak perusahaan memperoleh pembiayaan asing yang murah dalam jangka pendek tanpa melakukan lindung nilai. Perolehan pembiayaan asing dalam jangka pendek tersebut dibarengi dengan mismatch dalam penggunaannya. Perusahaan juga banyak melakukan transaksi pihak hubungan istemewa tanpa pengungkapan yang memadai. Kemudian perusahaan juga ditengarai kerap melakukan rekayasa pendapatan (managed earning) dengan cara mendistorsi kegiatan operasional perusahaan yang sebenarnya guna memenuhi target proyeksi perusahaan. Beberapa contoh pengelolaan perusahaan tersebut sekaligus mengungkapkan adanya indikasi penyimpangan akuntansi atau lazim dikenal dengan accounting irregularities. Untuk itu, sudah saatnya akuntabilitas dewan komisaris perlu ditingkatkan dengan memebentuk Komite Audit.
Komite audit menurut Pedoman Good Corporate Governance antara lain bertugas untuk:
a. Mendorong terbentuknya struktur pengawasan internal yang memadai;
b. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan;
c. Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan external audit, ketepatan biaya external audit serta kemandirian dan obyektivitas external auditor;
d. Mempersiapkan surat (yang ditandatangani oleh ketua Komite Audit) yang menguraikan tugas dan tanggung jawab Komite Audit selama tahun buku yang sedang diperiksa oleh external auditor, surat tersebut harus disertakan dalam laporan tahunan yang disampingkan kepada pemegang saham.

Pengawasan Internal
Struktur pengawasan internal merupakan suatu rangka kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen untuk memberikan jaminan memadai bahwa tujuan finansial dan nonfinancial organisasi itu tercapai. Struktur pengawasan internal yang memadai menyediakan :
• Informasi yang dapat dipercaya
• Kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, hukum dan peraturan
• Pengamanan asset
• Pemanfaatkan sumberdaya secara ekonomis dan efisien
• Pencapaian tujuan yang ditetapkan.
Tanggung jawab Komite Audit adalah memastikan bahwa pengawasan internal dalam perusahaan itu berjalan dengan baik. Tanggungjawab ini dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan laporan maupun diskusi dengan manajemen, internal auditors, dan external auditors. Keterlibatan aktif Komite Audit dalam mengevaluasi pelaksanaan saran perbaikan pengawasan internal oleh manajemen akan dapat mendorong timbulnya lingkungan pengawasan yang baik.

Pelaporan Keuangan
Tugas Komite Audit dibidang pelaporan keuangan meliputi laporan interm dan laporan tahunan. Laporan keuangan interm, tiga bulanan, atau enam bulanan yang diaudit ataupun tidak, perlu direview sebelum dipublikasikan. Komite Audit melakukan berbagai hal untuk memastikan bahwa tidak ada informasi yang menyesatkan yang akan dipublikasikan. Kegiatan yang dilakukan meliputi:
• Review terhadap pengawasan yang ada untuk memastikan informasi dapat dipercaya
• Berkomunikasi dengan manajemen, internal dan external auditor mengenai berbagai hal termasuk kejadian yang tidak biasa, perubahan-perubahan taksiran dan pelaporan.
• Meneliti selisih anggaran yang material untuk memastikan kelayakan informasi.
• Mempelajari standar akuntansi atau peraturan baru yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan.
• Mereiew management letter dan laporan internal audit untuk memastikan bila ada masalah yang belum diselesaikan.
• Mreview kelengkapan laporan tahunan, terutama untuk mencegah kurangnya pengungkapan wajib.
• Mereview hasil audit external auditors.

External Auditors
Dalam hubungannya dengan external auditor, tugas utama Komite Audit adalah memilih akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perusahaan. Hasil pemilihan ini akan diusulkan ke Dewan Komisaris untuk mendapatkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam memilih akuntan publik. Komite Audit (dapat dibantu oleh SPI atau karyawan perusahaan mengambil langkah-langkah:
• Pengumuman terbuka
• Evaluasi pendekatan dan lingkup audit yang diusulkan dalam surat penawaran
• Menentukan independent akuntan publik
• Memilih akuntan publik yang memenuhi yang telah ditentukan, termasuk biaya audit.
Pada saat audit dilakukan oleh ekternal. Komite audit mengadakan pertemuan terjadwal atau tidak terjadwal dengan external auditor untuk memastikan pendekatan yang digunakan kemudian mendiskusikan temuan-temuan, dan menilai independensi external auditor.

Surat Komite Audit Dalam Laporan Keuangan.
Komite Audit membuat surat yang ditandatangani oleh ketua Komite audit dan disertakan dalam laporan tahunan yang disampaikan kepada pemegang saham. Surat itu berisi tugas dan tanggung jawab Komite Audit tentang kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan remunerasi direksi dan komisaris, Surat itu juga memuat pendapat Komite Audit tentang hasil diskusinya dengan manajemen dan external auditor mengenai kelayakan standar akuntansi, kebijakan manajemen, dan kelayakan laporan tahunan. Dalam suratnya, Komite Audit juga menyatakan pelanggaran-pelanggaran (kalau ada) yang dilakukan oleh manajemen terhadap pengawasan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komunikasi Dengan Manajemen, Internal Auditor, dan External Auditor
Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabanya harus selalu berinteraksi dengan manajemen untuk memperoleh pemahaman yang cukup tentang berbagai masalah yang dihadapi oleh perusahaan meliputi resiko bisnis, regulasi, perpajakan. Kebijakan investasi, kebijakan pendanaan, kebijakan operasi, serta operasi anak perusahaan. Komunikasi seperti ini diharapkan akan memperbaiki berbagai keputusan manajemen.
Interaksi dengan internal auditor meliputi berbagai hal termasuk internal audit charter, mereview rencana kerja dan anggaran internal auditor, meriew hasil audit, dan meminta melaksanakan audit tertentu, dan meminta pelaksanaan review quality assurance secara periodic. Kegiatan ini dilakukan untuk menjamin bahwa fungsi internal auditor dapat berjalan dengan baik sehingga berguna bagi mendukung tugas Komite Audit.
Komite audit bertanggung jawab untuk mendorong timbulnya suasana yang kondusif bagi komunikasi dengan external auditor. Dalam kaitan ini, Komite Audit harus memperoleh keyakinan bahwa external auditor dapat memelihara independensinya. Selama masa audit, Komite Audit melakukan evaluasi terhadap perencanaan audit yang dibuat oleh external auditor, mendiskusikan keadaan khusus yang ditemukan selama pekerjaan lapangan, dan pada saat penyusunanan laporan audit untuk mendiskusikan masalah pendapat akuntan, perbedaan dengan manajemen dan pemecahannya, perubahan standar akuntansi, taksiran, perubahan penilaian risiko, dan juga kemungkinan adanya tuntutan hukum.

Pelatihan Dan Kinerja Komite Audit
Komite Audit perlu memelihara kualitas yang tinggi melalui orientasi bagi anggota baru dan pelatihan periodic bagi anggota lama. Orientasi bagi anggota baru dilakukan untuk memberikan pengetahuan yang menyeluruh tentang sistem pelaporan keuangan dan lingkungan pengawasan internal. Bidang berikut ini perlu diberikan dalam masa orientasi kepada anggota baru (Apostolou dan Jefford, 1990,31)
• Ketentuan yang mengatur pelaporan
• Kebijakan akuntansi penting
• Contingencies dan tuntutan hukum
• Kepatuahan terhadap code of conduct organisasi
• Latar belakang dan kualifikasi manajemen puncak
• Trend laba setiap kelompok produk
• Perubahan kebijakan atau operasi yang ada atau yang direncanakan
• Bidang-bidang yang memiliki audit yang tinggi
• Kelemahan dalam struktur pengawasan internal.
Pelatihan bagi anggota lama Komite Audit dilakukan agar pengetahuan mereka selalu up ta date sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Berbagai bidang pelatihan adalah:
• Prosedur-prosedur operasional, termasuk risiko bisnis
• Perkembangan akuntansi dan auditing
• Teknologi Informasi
• Perkembangan bisnis, industri dan regulasi.
Dengan pelatihan dibidang diatas dan bidang lain yang dianggap penting, diharapkan Komite Audit mempunyai pengetahuan yang cukup yang berguna dalam interaksi dengan manajemen dan auditor.
Kinerja setiap anggota Komite dan keseluruhan Komite Audit perlu dievaluasi secara periodic untuk meentukan langkah-langkah perbaikan yang perlu. Kinerja individual diukur dari beberapa hal termasuk kemampuan memahami pengetahuan yang perlu, pemahaman dan tanggung jawab pelaksanaan tugasnya dan kesediaan menyisihkan waktu dan menghadiri pertemuan. Kinerja Komite Audit secara keseluruhan dinilai oleh Dewan Komisaris, meliputi pencapaian tujuan kegiatan yang direncanakan dan juga biaya pelaksanaan kegiatan.

D. PENUTUP

Pengelolaan usaha yang baik dapat meningkatkan apresiasi pemegang saham maupun stakeholder laiinnya terhadap kinerja perusahaan. Peningkatan apresiasi ini pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Sehingga , dengan pengelolaan usaha yang baik, diharapkan dapat menghindari perusahaan dari kesulitan-kesulitan yang utamanya karena kesalahan kelola yang dapat berakibat pada kebangkrutan usaha perusahaan seperti yang dialami di Indonesia. Pengelolaan usaha yang baik dicerminkan pada adanya prinsip-prinsip transparansi. Keadilam akuntabilitas, dan pertanggungjawaban yang tentunya tentunya harus didasari pula dengan adanya landasan moral yang baik yang berfungsi sebagai spirit dalam pelaksanaan pengelolaan usaha yang baik (good Corporate Governance).
Dalam menunjang pelaksanaan pengelolaan usaha yang baik tersebut diperlukan berbagai perangkat pendukung, yang salah satunya adalah Komite Audit. Dalam fungsi pokoknya Komite audit sebagai organ yang dibentuk dengan tujuan utama membantu dewan komisaris untuk menjalankan fungsinya agar dapat berperan secara optimal, maka anggota Komite Audit harus memiliki keahlian/kecakapan yang memadai dan kepada Komite Audit ini perlu diberikan fasilitas dan kewenangan yang cukup atas data perusahaan. Selaian perlu keahlian/kemahiran dan diberikan fasilitas dan kewenangan atas data, Komite Audit dituntut juga untuk bertindak secara independent. Tuntutan kebutuhan independen Komite Audit tidak dapat dipisahkan dari perlunya persyaratan moralitas yang melandasi integritasnya. Hal ini perlu disadari karena Komite Audit merupakan pihak yang memjembatani antara eksternal auditor dan Perusahaan yang juga sekaligus menjebatani antara fungsi pengawasan Dewan Komisaris dengan internal auditor.

Daftar Pustaka

1. Apostolous, Barbara and Raymond Jeffords. Working with the Audit Committee. The Institute of Internal auditor Florida, 1990.
2. Badan Pengawas Pasar Modal. Surat Edaran. Nomor SE-03/PM/2000.
3. Bebchuk, L.A, dan Roe, M.J., A Theory of Path Dependence in Corporate Ownershipand Governance , standford Law Review, Vol 52, no.127,1999
4. Bill, Arthur H. Audit committee Guide. A Source of Information for Audit Committees of public Company Boards of Directors Bowne, 2002.
5. Gugus Kerja Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, Pedoman Komisaris Independence dan Pedoman Pembentukan Komite Audit Yang efektif, 2004
6. Harahap, Sofyan syafri Sistem pengawasan manajemen Cet 1 Jakarta: Pustaka Quantum, 2001
7. Jafar Basri, Implementasi Good Corporate governance pada Perguruan Tinggi, makalah UPN Jakarta 21 April 2004
8. Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance. Pedoman Good Corporate governance. KNKCG,2001.
9. PT. Bursa Efek Jakarta. Keputusan Direksi Nomor Kep-339/BEJ/07-2001.
10. Turnbull, S., Corporate Governance Concept: Its Scope, Concerns and Theories, Corporate Governance : an International Review, vol.5 no 4,1997
11. Tim Corporate Governance , BPKP, Implementasi Good Corparate Governance dalam manajemen Korporasi,2003
12. YPPMI Institute dan FCGI The Essence of Good Corporate Governance. 2002

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s